Kemensos Anggarkan Rp 87 Triliun untuk Bansos Covid-19

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial ( Kemensos) menyiapkan anggaran Rp 86-87 triliun untuk program bantuan sosial ( bansos) 2021 penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga program bansos yang akan diluncurkan pada 2021.

 

"Saat ini yang dianggarkan untuk programnya sekitar Rp 86-87 triliun. Ini yang sudah ada di pagu alokasi ya, kita tidak tahu nanti pagu alokasi diubah lagi atau bagaimana, nanti kita lihat," kata Juliari dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/11/2020).

 

Adapun tiga program yang dianggarkan tersebut yaitu program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan bansos tunai (BST). Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, dalam penyaluran bansos tersebut, banyak saluran yang digunakan.

 

Dengan demikian, tidak hanya Kemensos tetapi kementerian/lembaga lain juga turut memberikan bansos melalui program realokasi anggaran. Namun, kata dia, yang menjadi tulang punggung bansos ada di Kemensos yang didampingi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

 

"Ini (bantuan Kemensos) belum termasuk yang akan disisihkan dari Kemendes. Kemendes ini merupakan komplemen dari Kemensos," kata dia. Muhadjir mengatakan, nantinya Kemendes akan turun mem-back-up apabila dana bansos dari Kemensos habis atau sudah 100 persen disalurkan. Pengaturan tersebut, kata dia, dilakukan agar urutan penyaluran berjalan tertib dan tidak ada tumpang tindih penyaluran.

 

Pada 2021, kata dia, rencananya ada beberapa perubahan yang dilakukan, mulai dari alokasi, kuota, hingga sistem penyalurannya.

 

Bahkan rencananya, khusus untuk bansos bagi PKH penyalurannya dikembalikan lagi menjadi per bulan.

 

Kemudian, rencananya nilai BST di luar DKI Jakarta bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tetap sama, yaitu Rp 300.000 per KPM per bulan.

 

"Jadi ini usulan yang sedang disiapkan dan khusus untuk DKI tetap diberikan dalam bentuk sembako dengan target 1,3 juta KPM seperti semula, dengan nilai indeks bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan per KPM," kata Muhadjir.

 

Adapun untuk bantuan beras bagi 10 juta PKH pada 2021 nanti akan dipertimbangkan dahulu karena melihat kondisi stok beras yang ada.

 

Dengan demikian, harus menunggu arahan Presiden terlebih dahulu apakah bantuan beras tersebut akan berlanjut atau tidak.

 

 

Share this post