DPR Minta Program Kartu Prakerja Diganti dengan BLT Gaji

 

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan, agar program Kartu Prakerja diganti dengan program seperti bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan.  Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Selasa 16 Maret 2021. Saleh meminta agar pemerintah membuat kanal YouTube khusus berisi berbagai program pelatihan, yang bisa digunakan siapa saja tanpa perlu mendaftar.

"Apakah tidak bisa video yang mereka buat itu (dibuat lembaga pelatihan) kita beli saja, kalau sudah dibeli tinggal kita tayangkan saya, bikin satu website resmi yang dimiliki pemerintah, isinya soal itu semua, jadi orang siapa saja pun kalau mau belajar tinggal buka itu," kata Saleh seperti dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (17/03/2021).  Sebelumnya, Ida memang pernah menyebut BLT gaji tak dilanjutkan tahun ini karena sebagian anggarannya dipakai untuk Prakerja. Anggaran kartu PraKerja 2021 yang tadinya hanya Rp 10 triliun, ditambah menjadi Rp 20 triliun.

Saleh menilai, sulit mengevaluasi keberhasilan program PraKerja. Sedangkan pemberian BLT gaji, dampaknya langsung terlihat dari meningkatnya daya beli masyarakat. Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi IX lainnya dari Nur Yasin. Menurutnya, program BLT gaji sangat dinanti masyarakat. Ia meminta agar program terkait pandemi yang berhasil di 2020, jangan dihapus.

"Dalam kondisi pandemi ini, program yang sudah diluncurkan di tahun 2020, setidaknya di Dapil saya (Jawa Timur IV) itu mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat," ujar Nur. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal telah mengirim surat permohonan lanjutan program BLT gaji kepada Presiden Joko Widodo, (10/02/2021).

"Kami sudah mengirim surat kepada Pak Presiden Jokowi, meminta berbaik hati tanda petik lah ya kebijakan beliau untuk tetap memberikan BSU kepada buruh," kata Said. Menurutnya, BLT gaji sangat bermanfaat bagi buruh untuk bertahan hidup di tengah pandemi. Ia juga menyayangkan sikap Ida Fauziyah yang harusnya berpihak kepada para pekerja. Said mempertanyakan sikap Ida yang justru tidak mendorong program subsidi gaji ini kepada Presiden, sehingga bisa dilanjutkan.

"Seharusnya Menaker bisa melobi Komisi XI DPR untuk membahas subsidi gaji dengan Kementerian Keuangan," ujar Said. Anggaran BLT gaji memang tidak dialokasikan di APBN 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tidak menyebut BLT gaji saat memaparkan rincian anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di DPR, Rabu (27/01/2021). Menkeu hanya menyebut delapan bansos yang dianggarkan. Yaitu untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, program pra kerja, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, bantuan sosial tunai, subsidi kuota, dan diskon listrik.

SumberKompasTV

Share this post